? jemmi
Sekprov Sulbar, Muhammad Idris saat menghadiri Diseminasi Perkembangan Fiskal dan Ekonomi Regional Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 yang berlangsung di Aula Lantai V Kanwil Perbendaharaan Provinsi Sulbar, Kamis, 5 September 2019
Kominfo Sulbar — Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menghadiri acara Diseminasi Perkembangan Fiskal dan Ekonomi Regional Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 yang berlangsung di Aula Lantai V Kanwil Perbendaharaan Provinsi Sulbar, Kamis, 5 September 2019.
“Kehadiran kita hari ini kembali ingin menunjukan komitmen bersama untuk tidak henti-hentinya berkaca dari perkembangan fiskal dan ekonomi daerah tercinta kita ini,” kata Sekprov Sulbar, Muhammad Idris.
Pada kesempatan tersebut, Idris menyampaikan, Provinsi Sulbar telah berkembang selama lima belas tahun, ini menandakan transisi dari usia remaja menuju usia dewasa, dalam usia tersebut , dipahami bahwa provinsi ini mendapat tekanan ekspektasi yang begitu berat, tetapi pemerintah daerah lingkup Provinsi Sulbar melalui kebijakan-kebijakan fiskal terus berupaya agar perekonomian Sulbar ini tumbuh positif, yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulbar.
“Terkadang kita salah persepsi mengenai otonomi yang hanya di terjemahkan kedalam dimensi politik, padahal hakekat dan asas pembentukan daerah otonomi itu harus berimbang antara keputusan politik dan dukungan-dukungan untuk memperkuat dimensi administratifnya, disisi lain juga terdapat sokongan kegiatan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di Sulbar yang didanai oleh APB,” ucap Idris
Untuk itu, Ia mengajak kepada semua stakeholder untuk bersama-sama meningkatkan sinergi dalam rangka akselerasi pembangunan di wilayah Provinsi Sulbar, sehingga usaha mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kita bisa tercapai.
Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Sulbar, Endang Martininggrum megatakan, Kanwil Perbendaharaan merupakan salah satu instansi vertikal Kementerian Keuangan yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan terkait pelaksanaan anggaran pusat maupun daerah.
”Sebagai pembina untuk pelaksanaan anggaran daerah, kami melakukan kegiatan antara lain, melaksanakan pembinaan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pengelolaan kas daerah, kami juga melakukan pembinaan pengelola dari sisi investasi pemerintah termasuk disana ada pinjaman dan kredit program, dan kita juga melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan data transfer, memfasilitasi informasi keungan daerah dan juga melakukan koordinasi kerjasama ekonomi dan keuangan daerah. Saya berharap ada tingkatan sinergi, koordinasi, sinkronisasi dalam peningkatan kualitas dan pengelolaan keuangan pusat dan daerah,” kata Endang. (deni)