? Kominfo
Sekprov Sulbar, Muhammad Idris memberikan sambutan sekaligus membuka acara Sosialisasi Elektronifikasi Transaksi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 yang berlangsung di D’Maleo Hotel Mamuju, Kamis 11 Juli 2019
Kominfo Pemprov Sulbar, Sekprov Sulbar Muhammad Idris membuka secara resmi Sosialisasi Elektronifikasi Transaksi lingkup Pemprov Sulbar, yang berlangsung di Hotel d’Maleo & Convention Mamuju, Kamis 11 Juli 2019. Kegiatan yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulbar itu, sebagai salah satu bentuk dalam mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Dalam sambutannya, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, mengemukakan, elektronifikasi transaksi merupakan salah satu model percepatan perekonomian daerah yang bertujuan, agar pertumbuhan ekonomi di dorong dengan cepat, bahkan lebih jauh dalam aspek mengefesiensikan waktu. “Perlu menggunakan kemajuan teknologi secara non tunai, sebagaimana mengikuti perkembangan zaman modern saat ini, sehingga dapat mengefesiensikan waktu sebaik mungkin. Daerah ini merupakan daerah baru yang butuh percepatan dan konsen pada pertumbuhan,” pungkas Idris Lebih lanjut, Idris mengatakan, dengan di awali dari model transaksi seperti itu, dapat menciptakan pemerintahan yang sukses di bidang percepatan ekonomi. Sehubungan dengan hal tarsebut, Idris menekankan, harus mulai bagaimana mempercepat atau memasifkan cara berfikir transformatif di era digital saat ini, dimana harus manfaatkan kalcer baru di pemerintahan, sehingga sangat efesien, sangat ekonomis dan tidak menyita banyak waktu. Ia menambahkan, terdapat beberapa penguatan dasar yang perlu menjadi perhatian yaitu, merubah mindset government dalam Sumber Daya Manusia (SDM) yang bersifat eksternal, serta memiliki kemampuan mendorong kemauan besar dan mampu diaplikasikan dengan cara government sendiri terutama dalam bidang pemerintahan. Perwakilan BI Pusat, Dedi Irianto menyampaikan, aktifitas ekonomi tidak lepas dari transaksi pembayaran tunai maupun non tunai, terutama di era digitalisasi atau yang sering didengar Industri 4.0 yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. “Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur, termasuk sistem cyber-fisik, Internet of Things (IoT), komputasi awan dan komputasi kognitif” Dia mengungkapkan, BI mengeluarkan kebijakan pengembangan sistem pembayaran GPN, dengan maksud memberikan arah ke depan yang tidak hanya bagi regulator, namun juga bagi industri, pelaku usaha dan masyarakat. Selain itu, kata Dedi, GPN juga hadir untuk memberikan dukungan penuh kepada program-program pemerintah, termasuk diantaranya penyaluran bantuan sosial non tunai, keuangan inklusif, dan implementasi elektronifikasi transaksi penerimaan dan pembayaran di lingkup Pemerintah. Kehadiran bapak dan ibu, merupakan wujud dari semangat dan kuatnya komitmen bersama dalam mendukung penyelengaraan sistem pembayaran yang aman, efisien, lancar dan handal melalui GPN, serta perluasan implementasi transaksi non tunai di lingkup Pemerintah Daerah, ucap Dedi (farid)