Kominfo Sulbar — Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi perhatian anggota DPRD Sulbar. Selasa, 22 Oktober, 2019, tiga anggota DPRD Sulbar masing-masing Abd.Halim, Sukri Umar, dan Muh.Hatta Kainang melakukan kunjungan di Kantor Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Sulbar dalam rangka pemantauan pelaksanaan SPBE di Pemprov Sulbar.Pantauan tersebut bertujuan ingin mengetahui bagaimana kondisi terakhir terkait pembangunan SPBE , ingin mendapatkan informasi soal rencana pembangunan SPBE di masa mendatang. Sebelumnya, anggota DPRD, Abd. Rahim juga memantau pelaksanaan penyelenggaraan SPBE Sulbar.
Legislator dari Partai PDIP, Abdul Halim, mengatakan, hal pertama yang ingin dipastikan dalam kunjungan tersebut, bagaimana ketersediaan infrastruktur dalam menunjang pelaksanaan SPBE. Selanjutnya, terkait SDM dan bagaimana rencana kerja peningkatan SDM dalam rangka percepatan SPBE.
Legislator Partai Nasdem, Hatta Kainang mengungkapkan, bagaimana pun juga, untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan pemerintahan, infrastruktur dan SDM adalah salah satu pendukung utama dan menentukan.
Ditempat yang sama, legislator dari partai demokrat, Sukri Umur mengatakan pembangunan dan percepatan di bidang e government (baca:SPBE) merupakan sebuah keharusan. Apalagi e government kini telah menjadi salah satu indikator penilaian pemerintah pusat dalam mengalokasikan anggaran Dana Intensif Daerah (DID) ke daerah.
“Kita memang mendapat WTP, tapi kalau soal soal DID, WTP tak lagi berpengaruh sebab hampir semua provinsi sudah mendapatkan WTP. Jadi kalau pembangunan e-government meningkat , dana DID yang diterima Sulbar tidak akan terjun turun lagi.
Kepala Diskominfopers Pemprov Sulbar, Safaruddin mengatakan, kunjungan anggota DPRD ke Diskominfopers Sulbar adalah sekaligus kesempatan bagi kami untuk memaparkan apa yang telah dan akan lakukan.
Kondisi faktual masih banyak kekurangan dan kelemahan. Tetapi dengan dukungan, sinergitas ekskutif dan legislatif, pengembangan dan percepatan SPBE Sulbar diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana.
“Memang selama ini pembangunan SPBE di Sulbar masih sangat lamban. Hasil evaluasi SPBE tahun lalu Sulbar masuk dalam kategori rendah, indeks SPBE kita hanya 1,4 dengan nilai tertinggi 5. Ini yang menjadi motivasi kami untuk lebih maju. Apalagi masih ada daerah daerah di wilayah timur yang nilainya lebih baik. Ini semacam tantangan bagiSulbar,” tutur Safaruddin.
Dihadapan para anggota DPRD Sulbar, Safaruddin menyebutkan terkait layanan internet gratis desa Marasa tahub 2019, saat pemasangan alat selesai, Diskominfopers Sulbar akan mengundang dan memohon kesediaan Bapak Gubernur Sulbar, Al Baal Masdar untuk melakukan Video Conference dengan salah satu kepala desa yang desanya mendapatkan layanan internet gratis.
“Bagaiamanapun juga SPBE dapat lebih meningkatkan pelayanan pemerintah baik pelayanan intern pemerintah maupun publik. Yang juga penting kita tidak ingin dana DID kita setiap tahun turun. Salah satu pendongkraknya adalah pembangunan dan percepatan SPBE” tutup Safaruddin. (hms)