Kominfo Sulbar — Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, menghadiri sekaligus membuka secara resmi Workshop Pengendalian Kerusakan Perairan Darat melalui publik-private partnership dan imbal jasa lingkungan tahun 2019.
Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pengamanan tentang gerakan urun daya pemulihan DAS, dan mengajak para pihak untuk bergerak aktif dalam pemulihan DAS,
Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, memulihkan dan mempertahankan DAS tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak, jika pemerintah saja yang berperan, maka memulihkan DAS dan menjaga DAS akan sangat terbatas kemampuannya, karena di sebabkan oleh keterbatasan anggaran serta adanya target waktu yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan suatu kegiatan.
“Untuk itu perlu kita libatkan semua pihak atau sektor untuk menjaga dan memulihkan DAS, skema kerjasama yang bisa dikembangkan antara lain kerja sama pihak swasta dan masyarakat, dan skema kerja sama pemerintah dengan pihak swasta,” ucap Idris.
Ia juga mengatakan, saat ini upaya yang sedang dilakukan dan menjadi salah satu program prioritas kementerian lingkungan hidup dan kehutanan adalah bagaimana kita bisa memulihkan DAS, dimana Sulbar merupakan salah satu daerah yang kompleks dimana memiliki beberapa DAS.
“Peran semua pihak dapat dilaksanakan dengan gerakan “Urun Daya”, urun daya dimaksud dapat berupa sharing ide atau pemikiran, sharing tenaga, sharing dana, atau semua hal yang merupakan input positif untuk perbaikan lingkungan DAS.
“Melalui acara workshop ini, saya menitipkan kepada semua pihak agar lebih peduli terhadap lingkungan, terutama. Dalam menjaga dan memulihkan DAS baik melalui dana APBD, APBN maupun sumber-sumber pembiayaan swasta sesuai kesepakatan dan peraturan yang berlaku, saya berharap semoga sumbangan pikiran dan tenaga yang bapak ibu dalam workshop ini bermanfaat adanya dan mampu menghasilkan sinergitas pemulihan DAS demi kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat,” tandasnya.
Kegiatan diikuti 40 peserta yang berasal dari instansi pusat sebanyak lima orang, lima orang dari instansi provinsi , 18 orang dari UPT KPH , enam orang dari instansi kabupaten /kota , saru orang dari Forum DAS , tiga orang berasal dari pelaku usaha , tiga orang dari perguruan tinggi, empat orang dari LSM/NGO. (deni)