Kominfo Sulbar — Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar sebagai perwakilan pemerintah RI menyerahkan piagam penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada seluruh pemerintah daerah lingkup Sulbar atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018, di Aula Gedung Keuangan Negara Mamuju , Jumat 4 Oktober 2019
Adapun pemda peraih Piagam Penghargaan opini WTP, yakni Pemprov Sulbar diterima Sekprov Muhammad Idris, Pemkab Mamuju diterima oleh Bupati Mamuju, Habsi Wahid, Pemkab Polman diterima Wabup Polman, Natsir Rahmat, Pemkab Majene diterima Wabup Majene Lukman, Pemkab Mamasa diiterima Bupati Mamasa, Ramlan Badawi, serta perwakilan Pemkab Mamuju Tengah dan Pasangkayu, yang disaksikan Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kakanwil DJPb) Sulbar Fahma Sari Fatma.
Khusus Pemprov Sulbar, selain meraih Piagam Penghargaan opini WTP, pada kesempatan tersebut, juga mendapatkan Plakat Penghargaan atas capaian opini WTP lima kali secara berturut-turut, sejak 2014 hingga 2018.
Acara tersebut juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Percepatan Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa 2019.
Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, mengatakan, penghargaan dari pemerintah pusat tersebut diberikan kepada seluruh daerah yang telah memperoleh opini yang terbaik, yakni WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Selaku wakil pemerintah pusat, Ali Baal, menyampaikan apresiasinya dan memberi piagam penghargaan kepada seluruh Pemda di Sulbar atas raihan WTP LKPD 2018, serta Plakat kepada Pemprov Sulbar atas raihan opini WTP lima kali secara berturut-turut.
“Sangat bersyukur bagi kita semua, karena seluruh Pemda, baik Pemprov maupun Pemkab di Sulbar mendapatkan opini WTP atas LKPD 2018. Dan apresiasi khusus kepada jajaran Pemprov Sulbar atas raihan opini WTP lima kali berturut-turut sejak 2014 sampai 2018, “ucap Ali Baal
Dikemukakan, kedepan masih ada yang harus dilanjutkan setelah opini WTP yang diberikan BPK, antara lain menjawab temuan/rekomendasi/saran-saran perbaikan yang belum selesai, menyusun tata kelolah pemerintahan yang makin baik dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Opini WTP bukanlah capaian akhir, namun hasil akhir yang ingin kita capai tentunya ialah kesejahteraan masyarakat Sulbar,”pungkas Ali Baal.
Lebih lanjut, Ali Baal menjelaskan, opini WTP tidak serta merta merupakan jaminan tidak adanya pemborosan, penyimpangan dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan.
Untuk itu, Ali Baal mengajak seluruh bupati dan pejabat daerah untuk meningkatkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), mulai dari penyusunan anggaran hingga penyusunan laporan keuangan.
“Dengan pengawasan yang kuat di Pemda, kita berharap adanya peningkatan kualitas laporan dan pengelolaan keuangan daerah,” tutur Ali Baal.
Untuk perbaikan dalam penyusunan LKPD, melalui kesempatan itu, Ali Baal meminta seluruh bupati dan pejabat daerah untuk bermitra dengan Kanwil DJPb Sulbar, untuk konsultasi atau diskusi, baik formal maupun non formal.
Terkait rapat Koordinasi Percepatan Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa 2019, Ali Baal berharap, seluruh Pemda mempercepat pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang dibiayai DAK fisik dan dana desa, sehingga anggaran yang disediakan pemerintah dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kakanwil DJPb) Sulbar, Fahma Sari Fatma menyampaikan, penyerahan penghargaan tersebut dilakukan untuk menjaga dan memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.
“Sedianya penyerahan penghargaan dilakukan bapak Presiden seperti tahun-tahun sebelumnya, namun dengan semangat menghidupkan kegiatan di daerah-daerah, maka penyerahan tahun ini dilakukan di masing-masing provinsi. Dan Kanwil DJPb diminta untuk mengawal pelaksanaan acara ini”ungkap Fahma
Fahma menyatakan, pemberian piagam penghargaan opini WTP tersebut sebagai wujud apresiasi dari Pemerintah RI kepada seluruh Pemda di lingkup Sulbar, khususnya bagi Pemprov Sulbar atas capaian opini WTP lima kali berturut-turut, dengan harapan kualitas pengelolaan keuangan daerah ke depannya semakin baik dan akuntabel.
Ia menambahkan, untuk memperoleh opini WTP tidak melalui proses yang singkat dan mudah, sebab didasari atas kewajaran laporan keuangan yang berdasarkan kesesuaian SAP, pengungkapan yang cukup, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan evektivitas sistem.
Pada kesempatan yang sama pula, Kanwil DJPb Sulbar memberikan penghargaan kepada Pemkab Majene sebagai Pemda berkinerja terbaik dalam pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa 2019.
Penghargaan diserahkan Kakanwil DJPb Sulbar Fahma Sari Fatma kepada Wakil Bupati Majene Lukman. (mhy)